ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN ELIT POLITIK DALAM PROSES PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI

Abstrak

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Robert M. McIver mengatakan: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (Society means a system of ordered relations).”Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geograis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga -lembaga yang kira-kira sama. Elite politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud kekuasaan adalah; kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif. Mobilitas vertikal politik masyarakat Kepulauan Obi sangat dominan oleh kelompok kepentingan, seperti elit lokal, pengusaha, aktivitis, politisi, birokrat, aktivitis LSM dan media lokal dalam menyuarakan isu - isu perubahan politik dan pembangunan sehingga Kepulauan Obi menjadi salah satu sentral dalam otonomi daerah untuk proses pemekaran yang sesuai dengan regulasi, dari aspek luas wilayah secara administratif penduduk dari sisi studi kelayakan secara politik sangat memenuhi syarat.

Menurut Sugiyono (2017) “Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi merupakan dorongan atau upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan pemeratan infrastruktur pembangunan yang belum memadai dan rentan kendali birokrasi yang lebih pendek. Keinginan kolektif dari masyarakat memberikan legitimasi dasar bagi wacana pembentukan daerah otonom baru. Tanpa aspirasi dari akar rumput, inisatif pemekaran mungkin tidak muncul atau sulit dijustifikasi secara moral dan politis.